Herlini meminta Presiden SBY berani “menjewer” mendikbud dan jajaranya. “Ini hatrick keteledoran Kemdikbud enam bulan terakhir,” ujarnya mengomentari molornya Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi, Senin (15/4).
Herlini menjelaskan, tidak beresnya uang sertifikasi guru, beasiswa bidik misi, dan UN yang gagal serentak sebagai catatan buruk. Bagi Herlini, keteledoran itu tidak layak ditolerir. Semua pihak terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kemdikbud terkait, harus diberi sanksi tegas. “Jangan terulang lagi,” imbuhnya.
Politisi PKS ini melihat presiden gagal menciptakan harmoni antara kebijakan Kemenkeu dan program Kemdikbud. Ia menilai tak layak mengeluhkan blokir anggaran atau menyalahkan dinas yang tidak sejalan dengan pusat.
Secara khusus, Herlini menyoroti kelemahan Kemdikbud dalam proyek-proyek pengadaan. Penilaian ini ia dapat dari audit BPK tahun ke tahun.”Coba lihat lagi laporan audit BPK, proyek cetak-mencetak ini sudah kronis di Kemdikbud.” (FHR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar