Bedanya PKS dengan Partai Lain!

Ciri khas atau pembeda dari PKS dibanding parpol lain adalah PKS merupakan salah satu partai politik (parpol) yang serius melakukan kaderisasi kepemimpinan dan keanggotaan. Hal itu ditekankan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat PKS, Syahfan Badri Sampurno, baru-baru ini.

PKS juga membekali anggotanya dengan materi-materi kebangsaan serta keagamaan dan kepemimpinan agar kelak menjadi kader dan calon pemimpin yang baik.

“Kita ada bidang pengembangan kepemimpinan yang secara rutin memberikan pelatihan kepada pengurus partai, anggota dewan, dan pejabat eksekutif rutin. Kita sebut Bangpim (Badan Pengembangan Kepemimpinan, Red). Intinya bagaimana menjadikan kader kita pemimpin yang baik,” paparnya.

Kaderisasi di internal PKS sendiri terdiri atas jenjang anggota pemula, anggota muda, anggota madya, dan anggota inti/anggota dewasa. Pembedaan jenjang ini juga terkait hak dan kewajiban. Misalnya, jika menjadi kader anggota muda, biasanya masuk menjadi pengurus di ranting, tapi untuk anggota madya dan dewasa, masuk dalam kepengurusan di tingkat DPP. PKS merupakan partai yang memiliki screening keorganisasian yang kuat dan memiliki rekam jejak kadernya dengan jelas.

Demokrasi dan Egaliter
Syahfan mengatakan nilai jual PKS terletak pada keteguhan memegang nilai-nilai demokrasi dan egaliter. Pihaknya tidak mengedepankan politik dinasti atau keturunan dalam jajaran kepemimpinan. Siapa pun yang dianggap paling memperhatikan rakyat, paling berkomitmen pada demokasi, itu yang akan ditarik menjadi kader dengan jenjang keorganisasian yang jelas.

PKS juga merupakan partai yang memperhatikan masyarakat dan terjun langsung ke masyarakat. Bila ada kader yang jarang turun ke lapangan akan ada laporan dari dewan pimpinan cabang (DPC) dan kemudian yang bersangkutan mendapat surat teguran.

Terkait cita-cita yang diperjuangkan, Syahfan menyatakan PKS ingin tak ada lagi korupsi di Indonesia. Untuk itu, pihaknya terus berjuang memberantas korupsi.

“Meskipun sudah ada kaderisasi, namanya juga manusia, masih ada yang melakukan kesalahan. Meskipun pimpinan partai tersangkut korupsi, kita tetap berkomitmen menegakkan pemberantasan korupsi. Kita juga berkomitmen melakukan pembersihan di internal partai. Jika memang terbukti melakukan korupsi akan dilakukan pemberhentian atau penggantian. Dengan memberantas korupsi kita bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bangsa Indonesia,” katanya.

Untuk merealisasikan cita-cita parpol, Syahfan memaparkan PKS selalu memperkuat lembaga yang ada, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan selalu memberikan dukungan politik.

Menurutnya, ada satu peran strategis di KPK yang belum dijalankan, yakni melakukan pencegahan. Pihaknya melihat KPK lebih fokus mencari kasus dan menindaklanjutinya. Padahal, di balik itu masih ada 40.000 kasus yang tidak berhenti. “Ada dua agenda kita terkait korupsi, yakni memperkuat KPK dengan mengingatkan bahwa di samping penindakan, juga perlu adanya pencegahan. KPK juga hendaknya melakukan supervisi institusi penegak hukum lain, yakni Kejaksaan dan Kepolisian, yang lebih kuat strukturnya sampai daerah-daerah,” imbuhnya.

Karena, menurut Syahfan, ada demoralisasi yang kuat di dua institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Jika menjadi pemenang pemilu, PKS tetap mendukung KPK, sekaligus mendorong Kejaksaan dan Kepolisian bekerja maksimal dalam penegakan hukum, khususnya memberantas korupsi.

“Institusi polisi saja sudah punya aparat sampai ke desa-desa. Di kalangan masyarakat pun polisi sudah hadir. Polisi hadir saja, masyarakat sudah segan. Bayangkan, kalau polisi berkomitmen dan didukung masyarakat, seperti masyarakat mendukung KPK. Cita-cita kita tetap pada penegakan hukum dan keadilan, serta menyejahterakan rakyat. Salah satu kesejahteraan itu adalah memberantas korupsi,” tegasnya.

Iuran Kader
Menyangkut kondisi keuangan parpol, Syahfan mengakui untuk kebutuhan internal partai sudah bisa mandiri. Namun, untuk memenuhi kebutuhan di luar parpol, memang cenderung minim. Keuangan parpol berasal dari iuran kader yang menjadi anggota legislatif. Untuk anggota DPR, iuran sekitar 40 persen dari take home pay (THP). THP anggota DPR saat ini sekitar Rp 40 juta sampai Rp 50 juta. Sedangkan anggota DPRD provinsi Rp 18 juta sampai Rp 20 juta dan anggota DPRD kabupaten/kota Rp 12 juta sampai Rp 15 juta, dengan potongan sekitar Rp 5 juta.

“Itu semua masuk kas parpol. Jadi dengan iuran tersebut, untuk kebutuhan rutin ada. Tapi kalau untuk iklan di media massa dan sebagainya, memang kita minim sekali, kecuali ada donatur,” ujarnya.

Menurut staf Bendahara Umum PKS, Marwan, biaya operasional PKS dalam setahun sekitar Rp 23 miliar. Biaya tersebut meliputi gaji pegawai, konsumsi rapat, dan kunjungan rutin ke daerah. Total donatur, baik dari sumbangan dan iuran anggota legislatif sekitar Rp 25 miliar setahun, dan bantuan pemerintah setahun Rp 886.134.168.

Syahfan menambahkan, untuk Pemilu Legislatif 2014, diperkirakan biaya yang dikeluarkan partai berkisar Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar. Untuk satu daerah pemilihan (dapil) diperkirakan membutuhkan dana Rp 2 miliar.

Saat ditanya tentang fungsi yang hingga saat ini belum dijalankan atau masih lemah diimplementasikan secara internal, Syahfan menjelaskam PKS masih punya cita-cita menjadi parpol modern yang kuat. “Kita belajar dari Partai Buruh di Australia, bertemu juga dengan partai buruh di Inggris, serta Partai Komunis China, untuk belajar bagaimana menjadi partai modern. Partai modern adalah partai yang basis massanya kuat dan kaderisasi kuat. Kita secara kaderisasi sudah kuat, tapi basis massa kita belum. Misalnya, Nahdliyin itu basis massa PKB, Muhammadiyah basis massa PAN, kalangan birokrat basis massa Golkar. Kita belum punya basis massa yang kuat. Orientasi kita masih di kampus dan mahasiswa. Kita ingin jadi partai modern kuat, kaderisasi bagus, tapi basis massanya juga kuat,” ucapnya.

Ketika disinggung soal strategi dan langkah yang bisa ditempuh agar parpol betul-betul membawa kemaslahatan bagi rakyat dan bukan menjadi salah satu sumber korupsi uang negara, Syahfan menuturkan PKS fokus untuk mendorong program pemerintah yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, kegiatan di Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut menyasar keluarga-keluarga, terutama ibu-ibu miskin yang layak diberi bantuan. Semuanya tercatat dengan baik, sehingga bantuan bisa tepat sasaran.

Selain itu, di internal parpol juga ada program bernama “Rumah Keluarga Indonesia”. Kedua program tersebut intinya bercita-cita membangun keluarga yang kuat, sekaligus mempunyai komitmen moral bagi kemajuan bangsa.

“Kita prihatin dengan keluarga yang tidak punya pendidikan moral. Contohnya, ayah memperkosa anak sendiri, bahkan ibunya pun tidak tahu setelah sekian lama. Artinya, pendidikan moral di keluarga tersebut sangat minim. Kalau keluarga tidak punya nilai, maka bisa menghancurkan bangsa, membuat bangsa rapuh perlahan. Penguatan keluarga merupakan bagian dari aset peningkatan kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Target Pemilu 2014 adalah PKS berada di posisi tiga besar. Hasil simulasi yang dilakukan di internal partai, PKS bisa mendapatkan 20 persen kursi di DPR. “Kita sudah punya 57 kursi di DPR sekarang, target optimisnya, dua kali dari sekarang,” katanya.

Tentang capres-cawapres, Juru Bicara DPP PKS, Mardani Ali Sera menjelaskan berdasarkan keputusan Majelis Syuro setelah pemilu legislatif baru PKS akan memutuskan apakah akan mengajukan capres-cawapres, capres saja, cawapres saja, atau mendukung capres/cawapres parpol lain.

“Kalau ternyata tingkat dukungan publik kuat, kita bisa mengajukan pasangan. Kalau ternyata dukungan publik yang sesuai kita harapkan, kita bisa juga mengajukan hanya capres atau hanya cawapres saja,” katanya.

Jika akhirnya harus berkoalisi saat pilpres, lanjut Mardani, PKS sangat terbuka untuk berkoalisasi dengan parpol mana pun, asal memiliki kesamaan visi-misi, serta karakter perjuangan yang pro-rakyat, pro-penegakan hukum, dan pro-pemberantasan korupsi.

Secara terpisah, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti memprediksi PKS sulit menempati posisi tiga besar pada Pemilu 2014. Dia memprediksi posisi tiga besar ditempati PDI-P, Golkar, dan Gerindra. PKS haris bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitasnya karena kasus yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sangat memukul kepercayaan publik terhadap partai tersebut.

“PKS masih butuh kerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah ditetapkannya mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi,” katanya.