Jakarta – Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menerima Piagam Penghargaan atas Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2012 Dengan Capaian Kualitas Tertinggi.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden,
Boediono, dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Tahun 2013 bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian
Keuangan di Jakarta, (12/9). Hadir pada acara tersebut para menteri
kabinet, para pimpinan lembaga tinggi negara, para kepala daerah dan
sekitar 780 peserta rakernas. Penghargaan yang sama juga diberikan
kepada beberapa kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya Wakil Presiden menyatakan sangat mengapresiasi
kementerian negara, lembaga negara dan pemerintah daerah yang telah
mencapai kualitas terbaik dalam laporan keuangannya. Capaian tersebut
hendaknya terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu
bagi yang kualitas laporan keuangannya masih belum mendapatkan capaian
terbaik, agar terus melakukan perbaikan.
Menteri Keuangan, Muhamad Chatib Basri dalam sambutannya mengemukakan pentingnya SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
yang diatur dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. SPIP merupakan salah satu
tolak ukur dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan. Disamping itu,
dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan, pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.
Penerapan akuntansi berbasis akrual ini dipersiapkan secara bertahap
mulai tahun 2013 dan akan diberlakukan penuh pada tahun 2015 sebagaimana
telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Gubernur Irwan Prayitno menyatakan, diperolehnya penghargaan ini
merupakan hasil kerja keras pemerintah provinsi Sumatera Barat. Hal ini
juga menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Barat telah
mengelola uang rakyat yang diamanahkan kepadanya secara transparan,
akuntabel dan sesuai aturan.
Penghargaan ini juga tidak lepas dari pengawasan terhadap pelaksanaan
APBD 2012 telah lengkap dilakukan, mulai dari Inspektorat sesuai dengan
PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, kemudian juga dilakukan pengawasan intern secara berkala
kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov. Sumbar. Sedang Inspektorat
Jendral Departemen dan Unit Non Departemen melakukan pemeriksaan secara
berkala berdasarkan koordinasi pengawasan yang dikoordinir oleh Menteri
Dalam Negeri.
Pemprov. Sumatera Barat telah menyerahkan LKPD secara tepat tanggal
25 Maret 2013, sesuai dengan UU No 15 Tahun 2004, Laporan Hasil
Pemeriksaan oleh BPK-RI memuat opini yang merupakan pernyataan
profesional dan independen mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan dengan kriteria, pertama kesesuaian
dengan standar akuntasi pemerintah. Kedua kecakupan pengungkapan, ketiga
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem
pengendalian intern.
Dari data Pemerintah Provini Sumatera Barat telah mendapatkan opini
atas LKPD, tahun 2009 memperoleh Opini Disclaimer, 2010 dan 2012
memperoleh Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan tahun 2012,
alhamdulliah LKPD memperoleh opini WTP pada tahun 2013. Keberhasilan ini
tidak terlepas dari komitmen bersama Pemerintah Provinsi , Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Dan upaya yang telah dilakukan agar tetap ditingkatkan seperti,
senantiasa melaksanakan ketentuan peraturan di bidang pengelolaan
keuangan daerah, melakukan Perubahan atas Pergub tentang Akuntasi
Pemprov Sumbar sebagaimana direkomendasi oleh BPK-RI atas LKPD tahun
2009, 2010, dan 2011.
Melakukan investaris aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan
Standar Akutansi Pemerintah PP No.17/2010. Melaksanakan tindak lanjut
atas hasil temuan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011 dan tahun-tahun
sebelumnya. Peningkatan SDM yang profesional di bidang keuangan daerah
serta rapat-rapat koordinasi yang rutin di SKPD secara intensif.
Penghargaan yang diterima ini memberi kita motivasi dan kepercayaan
diri untuk selalu melakukan pengelolaan keuangan yang benar-benar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, ajaknya. [humasprov]
http://irwan-prayitno.com/2013/09/gubernur-raih-penghargaan-dari-wakil-presiden-ri/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar