PKS: Mau Hemat APBN, PKS Potong Gaji Pejabat!
PKS: Mau Hemat APBN, PKS Potong Gaji Pejabat!
Jakarta : Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
pekan depan. Banyak kalangan yang menolak kebijakan ini. Bahkan partai
anggota koalisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentang
keras keputusan ini.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Indra menyatakan, kenaikan BBM akan menyebabkan kesengsaraan berlipat-lipat pada masyarakat.
"Kenaikan harga BBM jelas akan menyengsarakan rakyat. Persoalan
kenaikan BBM bukanlah sekadar bicara kenaikan harga Rp 1.500 atau Rp
2.000. Namun demikian, yang menjadi persoalan mendasar adalah multiple
efek dari kenaikan BBM tersebut," kata Indra dalam pesan singkat kepada
Liputan6.com di Jakarta, Minggu (16/6/2013).
Menurut dia, kalau
memang APBN harus dihemat, maka seharusnya anggaran para pejabat yang
dipotong. Dan bukan yang untuk kebutuhan mendasar rakyat.
"Apabila APBN kita benar-benar krisis, saya siap untuk menghibahkan atau
memotong gaji saya untuk negara. Seharusnya keteladanan seperti ini
yang diserukan SBY untuk seluruh pejabat," tegas Indra.
Dia
menjelaskan, kenaikan BBM akan berdampak pada melambungnya harga
sembako, harga barang, biaya transportasi, dan lain-lain. "Hal ini akan
membebani rakyat. Dan beban ini tentunya akan paling dirasakan oleh
ratusan juta rakyat kecil," tutur Indra.
Sehingga, lanjut dia,
perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah buruh pada akhir tahun
2012 lalu, akan sia-sia dengan naiknya harga sejumlah barang. "Itu
artinya daya beli buruh atau masyarakat otomatis menurun. Dan hal ini
berarti nilai upah buruh jelas terdegradasi," tegas dia.
Dampak
itu semua, lanjutnya, adalah orang miskin semakin miskin dan akan
melonjaknya pertambahan orang miskin baru. Dengan naiknya harga-harga
komiditi atau barang, tentu akan berimbas kepada naiknya biaya produksi
dan akan berujung pada efisiensi karyawan yang dilakukan perusahaan.
"Dengan kata lain dalam waktu dekat akan ada potensi PHK massal sebesar-besaran," ujarnya.
Persoalan besarnya konsumsi BBM Indonesia, menurut dia, adalah
persoalan ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah dalam mengelola BBM.
Di antaranya adalah adanya mafia BBM yang menyelundupkan bahan bakar
tersebut kepada pihak asing. Juga banyaknya penyimpangan BBM bersubsidi,
yaitu dengan menjualnya kepada perusahaan-perusahaan tambang,
pabrik-pabrik, dan lain-lain.
"Saya jadi bingung, apakah
pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atas penyelundupan dan
penyimpangan tersebut. Seharusnya hal ini yang ditindak dan diberantas,"
kata Indra.
Pemerintah, sambung dia, lalai dan gagal
menyediakan transportasi massal yang baik. Sehingga kemacetan yang sudah
sangat parah terjadi di kota-kota besar merupakan penyumbang signifikan
dalam besarnya konsumsi BBM.
"Pengadaan dan penggunaan sumber
energi alternatif hanya menjadi kampanye kosong sejak awal tahun 2000
lalu," tutup Indra. (Riz/Ism)
Sumber: http://news.liputan6.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar